Langkah menormalisasi 13 aliran sungai yang ada di Jakarta bisa saja dilakukan, namun tanggung jawab 13 sungai tersebut bukanlah domain Pemerintah Daerah, tetapi Pemerintah Pusat.
JAKARTA | KBA – Banjir dan genangan yang melanda Kota Jakarta beberapa hari kemarin dimanfaatkan oleh buzzer dan lawan politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tak sedikit orang yang menyebarkan opini bahwa Anies tidak mampu menangani banjir di Jakarta, padahal banjir dan genangan yang terjadi tak bertahan sampai satu jam pascahujan reda.
Contohnya apa yang disampaikan oleh Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga. Nirwono mengkritisi Gubernur Anies yang tidak mengambil opsi menormalisasi 13 sungai di Jakarta, agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan banjir di DKI Jakarta.
Menanggapi kritik tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra Purwanto mengatakan, langkah menormalisasi 13 aliran sungai yang ada di Jakarta bisa saja dilakukan, namun tanggung jawab 13 sungai tersebut bukanlah domain Pemerintah Daerah, tetapi Pemerintah Pusat.
“Terkait dengan 13 aliran sungai, persoalannya adalah daerah aliran sungai masuk ke Jakarta domainnya Pemerintah Pusat, dimana posisi Jakarta sebagai tempat yang dilalui harus melakukan koordinasi ke pusat, dan kalau ambil action it, terlalu lama,” kata Purwanto dalam acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta yang dikutip KBA News, di Jakarta, Senin 24 Januari 2022.
Dijelaskan anak buah Prabowo Subianto itu, sistem drainase yang ada di Jakarta masih banyak yang dibangun pada tahun 1970-an.
Artinya, perlu ada perbaikan drainase tersebut untuk daya tampung air lebih banyak. Jika drainase tidak diperbaiki, maka bila curah hujan di atas 150 milimeter, air meluap dari dalam drainase akibat daya tampungnya sedikti.
“Drainase kita itu adalah hasil pembanguinan tahun 1970-an. Sistem drainase yang dibangun berdasarkan kondisi sekarang, masih belum terlalu banyak. Artinya kemampuan drainase menampung air hujan dan luapan air kali masih sangat terbatas,” ucapnya.
“Curah hujan lokal juga tinggi sekarang, dengan asumsi bahwa Jakarta dengan curah hujan ekstrem di atas 150 milimeter per hari, itu drainase kita tidak akan tertanpung,” jelasnya.
Atas dasar itu, Gubernur Anies Baswedan melanjutkan program kerja yang sempat dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu yakni sumur resapan yang saat ini gencar dibangun oleh Anies Baswedan dan jajarannya.
“Kemudian, akhirnya tim gubernur bekerjasama dengan gubernur menyapaikan bahwa ada satu terobosan yang sebenarnya programnya sudah lama dari Pak Jokowi bisa di terus kembangkan, yaitu sumur resapan, hanya perbedaannya adalah Anies melakukannya secara masif, di 2019 itu dapat 3000 dan hasilnya sangat keren,” ungkapnya.
Langkah mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu membangun sumur resapan di hampir semua sudut Kota Jakarta berbuah manis, dimana banjir dan genangan di Jakarta terus berkurang dan tidak bertahan lama.
“Banyak area yang tadinya genangan berhari-hari kok sekarang cepat surut, daerah terdampak yang tadinya banyak berapa RW sekarang sudah berkurang,” pungkasnya. (kba)
