Masalah perbedaan harga di Kepualauan Seribu ini terlihat sederhana tetapi bisa menjadi masalah kesenjangan sosial antarmasyarakat di daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu.
JAKARTA | KBA – Kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Jakarta telah terealisasi sejak tiga tahun lalu. Ini menjadi jawaban atas keluhan para nelayan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Diketahui, harga Solar eceran di Kepulauan Seribu berbeda dengan harga di daratan Jakarta, di mana harga solar per liter di Kepulauan Seribu Rp 8 ribu dan itu terjadi sejak lama hingga pada 2018 kemarin.
Setelah mengetahui hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mengambil kebijakan dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di Kepulauan Seribu, baik BBM maupun sembilan bahan pokok (sembako).
“Walaupun di Kepulauan Seribu minim kendaraan roda empat, rata-rata adalah kendaraan roda dua. Tapi, harga BBM solar misalnya satu liter itu di 2018 sampai Rp 8 ribu dan tentu saja ini memberatkan para pemilik kapal terutama nelayan,” kata Anies Baswedan di kanal YouTube pribadinya yang dikutip KBA News, Senin 13 Desember 2021.
Setelah kebijakan menyediakan kebutuhan masyarakat Kepulauan Seribu itu, harga sembako dan solar di sana mulai terjangkau dan harganya tidak berbeda dengan di daratan Jakarta.
“Sekarang, alhamdulilah harga solar per liternya Rp 5 ribu-an, sama dengan harga di daratan. Jadi ketika kita membicarakan kawasan Kepulauan Seribu, ini contoh saja, ilustrasi bahwa kita ingin memastikan ada kesetaraan, dalam artian fasilitas,” ucapnya.
Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, masalah perbedaan harga di Kepualauan Seribu ini terlihat sederhana tetapi bisa menjadi masalah kesenjangan sosial antarmasyarakat di daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu. Untuk itu, tugas utama Pemerintah saat ini adalah menghadirkan kesetaraan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta.
“Nampaknya sederhana, tapi kita bisa mengirimkan pesan kesetaraan itu hadir. Kan harganya mendekati atau sama dengan harga di Jakarta atau di daratan Jakarta. Nah, kebutuhan ini disiapkan oleh siapa, ya Pemerintah. Ya itu tugasnya Pemerintah, salah satu tugas Pemerintah adalah memastikan ada kesetaraan itu,” jelasnya.
Selain harga solar, fasilitas lainnya yang menjadi kebutuhan utama masyarakat juga menjadi fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang harus sama tanpa ada diskriminasi.
“Begitu juga dengan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan disiapkan untuk 11 pulau itu agar memiliki fasilitas yang setara. Lagi-lagi tujuan kita adalah membuat warga di Kepulauan Seribu merasakan kesempatan yang sama dengan warga yang tinggal di darat Pulau Jawa,” pungkasnya. (kba)
