Selain mencegah banjir, gerakan pembangunan sumur resapan juga menjadi solusi menciptakan lapangan kerja sekaligus memperbaiki lingkungan dan konservasi udara menuju Jakarta Kota Ramah Air.
JAKARTA | KBA – Demi kualitas layanan dan kenyamanan publik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi para kontraktor drainase vertikal atau sumur resapan secara ketat. Hal itu sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal mengatakan sudah memulai melaksanakan instruksi Gubernur DKI, untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam pembagunan drainase.
“Kami telah mengembangkan baik sumur resapan yang sedang dibangun, maupun sumur resapan yang sudah beroperasi agar bekerja dengan optimal. Kami juga terus berkoordinasi dengan kontraktor terkait,” kata Yusmada melalui siaran pers resmi diterima KBA News di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
Yusmada mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan membangun sebanyak 1.150.242 unit sumur serapan dangkal dan 100 lokasi sumur resapan dalam di wilayah DKI.
Dia menjelaskan pembangunan sumur resapan ini ada dua bagian. Sumur sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam. Dia menjelaskan sumur resapan dangkal bekerja untuk menekan udara di permukaan tanah, dengan cara mengalirkannya ke sumur resapan.
Sedangkan sumur resapan dalam, bekerja untuk menambah cadangan air tanah. Sumur resapan mungkin berharap dan menyerap air ke dalam tanah sebanyak 11.502.420 m3.
“Pembangunan sumur serapan atau drainase vertikal menjadi kunci bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya banjir di titik yang rutin terjadi,” ujarnya.
Selain mencegah banjir, lanjut Yusmada, gerakan pembangunan sumur resapan juga menjadi solusi menciptakan lapangan kerja sekaligus memperbaiki lingkungan dan konservasi udara menuju Jakarta Kota Ramah Air.
Dia menuturkan, hingga 9 November 2021, sudah dibangun drainase vertikal tipe buis beton sebanyak 16.035 titik dengan daya tampung 31.498 m3. Daya tampung sumur resapan tipe modular sebanyak 6.633,7 m3. Kapasitas sumur resapan yang sudah ada buis beton, modular, optimalisasi sebanyak 38.453 m3.
Dia menegaskan, bahwa pihak Dinas SDA sudah menginstruksikan kepada kontraktor terkait untuk merapikan pembangunan sumur resapan di Jl Lebak Bulus III sehingga tidak merusak jalan serta tidak membahayakan pengguna jalan.
Selanjutnya, kontraktor membuat lubang air di lokasi sumur resapan yang sudah ditutup aspal sehingga bisa menyerap air hujan ke dalam tanah.
“Kami bergerak cepat jika terjadi masalah di lapangan dalam proses pembuatan drainase vertikal,” tegasnya.
Untuk lokasi lahan di Pemprov DKI Jakarta, Yusmada menjelaskan lokasinya pun beragam, ada yang di pembangunan, persil, dan jalan lingkungan, karena tidak bisa menempatkan sumur resapan di tanah pribadi masyarakat sehingga harus dibangun di aset milik pemprov DKI Jakarta.
Wakil Camat Mampang Prapatan, Rafli mengatakan drainase vertikal bekerja untuk jarak alir arah menjadi lebih dekat. Sehingga meningkatkan proses konsolidasi tanah.
“Pembangunan drainase vertikal di DKI akan berdampak mengurangi atau banjir. Hal itu telah teruji di beberapa titik. Drainase vertikal juga memiliki banyak manfaat, seperti upaya konservasi air tanah di DKI Jakarta, juga bekerja sebagai upaya mencegah penurunan muka tanah,” tutur Rafli .
Rafli menambahkan, dengan banyaknya eksploitasi udara pada tanah pada lapisan akuifer dapat mengakibatkan perubahan lapisan tanah yang terjadi penurunan permukaan.
“Masih ada permintaan masyarakat untuk membuat drainase vertikal ini. Untuk di Kecamatan Mampang Prapatan di tahap 2 ada penambahan sekitar 150 drainase vertikal untuk dibangun di pinggir jalan utama Jalan Jenderal Gatot Subroto, taman, dan selebihnya di sekolah-sekolah,” tutupnya.(kba)
