Keberpihakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap masyarakat kecil bukan sebatas slogan. Sejumlah program dan kebijakannya selama empat tahun memimpin Ibu Kota menjadi bukti.
JAKARTA | KBA – Pengamat politik Tony Rosyid menilai keberpihakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap masyarakat kecil bukan sebatas slogan. Namun, keberpihakan ini bisa dibuktikan dari sejumlah program dan kebijakannya selama empat tahun terakhir memimpin Ibu Kota.
“Ada lebih dari 1 juta (tepatnya 1.043.780) warga DKI yang mendapat bantuan tunai setiap bulannya. Kalau penduduk Jakarta berjumlah 10 juta, berarti ada 10 persen yang mendapat dana subsidi,” ujar Tony dalam tulisan berjudul Warga Jakarta Berlimpah Subsidi yang dikutip KBA News, Kamis, 2 Desember 2021.
Tony merinci program-program bantuan sosial era Gubernur Anies yang semakin ditingkatkan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), hingga bantuan bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
“Penerima KJP 865.145 warga, PJLP ada 46.750 warga, 41.762 lansia, 33.525 buruh, 19.978 rusun, 15.213 kader PKK, 14.293 guru honorer, dan 7.139 disabilitas. Total 1.043.780. Mereka terima cash. Tinggal gesek di ATM, dana cair. Begitulah seharusnya pemerintah memperhatikan warganya,” ujar Tony menguraikan.
Bahkan, kata Tony, para penerima dana bantuan sosial dari Pemprov Jakarta ini masih mendapatkan subsidi tambahan jika belanja kebutuhan dapur. Di antara sembako yang disubsidi meliputi beras, daging sapi, daging ayam, telur, ikan kembung, dan susu. Semuanya dinilai sangat sehat untuk konsumsi bulanan.
“Hanya dengan uang 126.000 (sebagian dari dana cash yang diterima), mereka bisa belanja sembako seharga 372.800. Subsidi 246.800. Uang cash dapat, sembako bersubsidi dapat,” tutur Tony.
Dipaparkan pula bahwa Gubernur Anies telah menginstruksikan kepada Dharma Jaya, Food Station, dan Pasar Jaya agar ketiga BUMD milik Pemprov DKI Jakarta ini beserta pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk menyediakan gerai-gerai sembako tersebut di berbagai tempat. Dengan demikian, para penerima dana bantuan Pemprov Jakarta bisa mudah mengaksesnya.
“Tugas tiga BUMD dan RPTRA ini adalah mendorong masyarakat penerima bantuan tersebut untuk belanja ke gerai-gerai sembako yang bersubsidi agar manfaat bantuan Pemprov DKI bisa maksimal. Agar manfaatnya maksimal, penyerapannya mesti maksimal. Biar subsidi double ini bisa dinikmati secara optimal.”
Menurut Tony, dua hal diharapkan warga DKI Jakarta, terutama para penerima dana bantuan. Pertama, agar Pemprov terus melanjutkan dan mengawal program bantuan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga Ibu Kota.
“Sebab, ini terkait perut dan dapur wong cilik. Mereka gak boleh lapar. Setiap bulan, tanpa jeda dan tanpa ada liburnya, mereka mesti terus dapat bantuan. Gak boleh ada kendala teknis, apalagi administrasi. Sebab, makan gak ada liburnya. Perut wong cilik harus terus diisi,” saran dia.
Dengan masa jabatan Gubernur Anies yang tersisa sekitar 11 bulan, demikian Tony, berarti warga masih bisa menikmati bantuan sebanyak 11 kali lagi. “Setelah itu, berharap bisa dilanjutkan oleh penerusnya. Syukur-syukur Anies Baswedan 2024 jadi presiden. Biar KJP cs bisa dinikmati secara merata oleh seluruh wong cilik di negeri ini.”
Kedua, harapan warga Jakarta, terutama para penerima bantuan, adalah adanya kenaikan anggaran maupun jumlah penerima. Tony juga mendorong Pemprov Jakarta terus meng-update jumlah penerima bantuan, sehingga tidak sampai ada warga Ibu Kota yang kelaparan.
“Program Anies Baswedan ini bisa diadopsi oleh wilayah atau daerah yang lain agar seluruh rakyat Indonesia tidak ada lagi yang kelaparan. Kemiskinan adalah problem bersama, problem nasional, yang mesti diatasi secara bersama-sama, menyeluruh, dan tuntas. Jakarta bisa, bagaimana daerah yang lain?” ujar Tony. (kba)
